TERKAIT PERADILAN ADAT DI ACEH “KASUS-KASUS KECIL/KDRT DI ACEH DITANGANI PENGADIAN ADAT”

(Wawancara Eksklusif Tim Dandapala Dengan Asisten Gubernur Aceh: Nurdin Husein)

Disela-sela peresmian PTSP di wilayah Hukum PT. Banda Aceh oleh Dirjen Badilum MA yang diwakili oleh Dirbinganis Peradilan Umum Dr. Haswandi, SH, SE, MHum, Reporter Dandapala Dr. Binsar M. Gultom menyempatkan diri menggali lebih jauh peranan peradilan Adat di Tanah Rencong Aceh. Menurut Staf Ahli Gubernur Aceh Nurdin Husen, bahwa berlakunya peradilan adat dengan menerapkan hukum adat di Banda Aceh, merupakan suatu fenomena adat istiadat yang masih perlu dilestarikan. Menurut Tim Dandapala pemberlakuan hukum adat di Aceh pantas diacungi jempol, karena menjadi menarik dan istimewa ketika kita membandingkannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan titik singgung antara peradilan adat dan peradilan umum, khususnya dalam kasus tindak pidana. Untuk itu tim Dandapala berkesempatan melakukan wawancara kepada Nurdin Husen, Staf Ahli Gubernur Aceh tersebut.

Menurut Nurdin Husen, dalam peradilan adat di Aceh terdapat sebuah buku yang disebut buku pedoman pelaksanaan peradilan adat yang merupakan hasil penelitian ilmiah yang didanai United Nations Development Programs (UNDP). UNDP ini merupakan Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB bekerjasama dengan Majelis Adat Aceh (MAA). MAA merupakan lembaga yang diberi wewenang menghidupkan adat istiadat Aceh yang hampir punah selama konflik Aceh berlangsung. MAA melihat masih banyak persoalan-persoalan yang belum terselesaikan, yang jika dibawa ke pengadilan maka akan menjadi penumpukan perkara di Pengadilan Negara, sehingga kemudian dicoba diselesaikan melalui peradilan adat Aceh. Peradilan adat Aceh mempunyai fungsionaris adat yang diberikan tugas khusus menyelesaikan perkara-perkara, disamping tugasnya melakukan tindakan preventive agar tidak terjadi sengketa. Hakim Adat dalam MAA beranggotakan sekitar 6 orang atau sesuai kebutuhan yang terdiri dari Mukim, Tokoh Adat, dan Kepala Desa.

CAKRAWALA
Kasus-kasus yang ditangani peradilan adat Aceh hanya kasus-kasus kecil, seperti menetukan batas desa, kecelakaan kecil yang terjadi di desa, perebutan air/pengairan, masalah domestik/KDRT. Sesungguhnya KDRT merupakan ranah pengadilan negara, namun di Aceh terdapat kerjasama antara peradilan adat dan pihak kepolisian/Kapolda melalui MOU yang menentukan kasus-kasus KDRT apa saja yang menjadi subjek dari peradilan adat, dan telah ditentukan sekitar 10 macam kasus yang menjadi ranah MAA. Dengan demikian, jika bukan merupakan ranah dari peradilan adat, maka merupakan kewenangan peradilan umum. Dalam prakteknya hakim akan bertanya terlebih dahulu kepadapihak korban/ pelapor ketika kasus-kasus kecil tersebut dibawa ke Pengadilan termasuk kasus KDRT. ‘Apakah sudah diselesaikan di peradilan adat’, jika belum, maka hakim akan memerintahkan untuk menyelesaikannya terlebih dahulu di peradilan adat. Namun perkara zinah,tidak masuk dalam ranah peradilan adat melainkan peradilan umum.

Keberadaan badan peradilan adat di Aceh merupakan bentuk menghidupkan kembali lembaga peradilan adat sebelum zaman kemerdekaan dan sudah hamper punah (sempat hilang). Setelah dilakukannya penelitian UNDP bekerjasama dengan MAA, kemudian diterbitkanlah buku pedoman adat Aceh. Ketika ditanya payung hokum peradilan adat ini supaya diakui hingga ditingkat Mahkamah Agung, maka staf ahli Gubernur Nurdin Husen memberikan sinyal positif, demi menjaga keberlangsungan adat dan keseimbangan hukum berkaitan dengan titik singgung kewenangan mengadili di pengadilan negara, maka MAA akan melakukan sosialisasi ataupun MOU dengan para stakeholder lainnya yakni badan peradilan negara melalui Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh untuk kemudian KPT. Aceh akan meneruskannya kepada MA untuk mendapat payung hukumnya tentang keberadaan MAA. Sementara hukuman cambuk yang sudah berjalan di Aceh, merupakan wewenang dari peradilan syariah (Mahkamah Syariah) bukan wewenang MAA. (BG, HEN)

(Majalah Dandapala Edisi 3 tahun 2018, Ditejn Badilum, Mahkamah Agung)

integriti

Berikan Komentar Anda

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat