Prosedur Melaporkan Tindak Kejahatan

Tindak kejahatan tidak dapat diprediksi kapan, di mana terjadi, serta siapa yang akan mengalaminya. Meskipun kita sudah berusaha waspada dan berhati-hati, namun saat mengalami atau menjadi saksi suatu tindak kejahatan, melaporkannya ke pihak berwajib tentu wajib dilakukan.

Pasal 1 Ayat 24 Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan definisi dari pelaporan, yakni pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban, berdasarkan undang-undang, kepada pejabat yang berwenang tentang telah/sedang/diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Artinya, belum tentu semua pelaporan atau pengaduan yang ditujukan ke polisi adalah tindak pidana atau kejahatan. Perlu adanya penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan secara hukum apakah tindakan tersebut termasuk pelanggaran pidana atau tidak.

Ke mana seharusnya Anda melaporkan semua tindakan kejahatan adalah tergantung pada wilayah hukum peristiwa kejahatan tersebut terjadi. Kantor kepolisian terdekat dari peristiwa menjadi pilihan terbaik dalam melaporkan tindak kejahatan. Adapun, daerah hukum kepolisian meliputi, wilayah hukum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk wilayah Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI), Daerah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) untuk lingkup wilayah provinsi. Kemudian, daerah hukum Kepolisian Resort (Polres) untuk wilayah kabupaten atau kota, dan Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah kecamatan.

Begitu memasuki kantor kepolisian, pelapor langsung menuju ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Selaku unsur pelaksana tugas pokok bidang pelayanan kepolisian, SPKT memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 106 Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Pasal ini berbunyi, SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/ pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

Setelah melaporkan, sesuai dengan Pasal 108 Ayat 6 KUHP, si pelapor berhak mendapatkan surat tanda penerimaan laporan dari penyelidik, begitu pula dengan penyelidik yang wajib memberikan surat penerimaan laporan tersebut. Keseluruhan prosedur ini sama sekali tidak dibebankan sepeser rupiah pun. Karena memberikan laporan sesungguhnya turut menjaga keamanan NKRI, jadi apabila terjadi pemungutan biaya dari oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab, segera laporkan oknum tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) POlRI.

Pengaduan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis, serta tidak selalu harus pergi ke kantor polisi terdekat. Saat ini, kepolisian memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kecepatan informasi agar pelaporan dan pengaduan tindak kejahatan dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Pelaporan sekarang dapat dilakukan dengan menelpon nomor darurat kepolisian, yakni 110. Memiliki konsep yang sama dengan 911 Amerika Serikat, nomor darurat 110 bebas dari biaya pulsa ataupun administrasi. Dengan menelpon 110, pelapor akan terhubung dengan Kantor Polres terdekat. Selain melalui telepon, khusus untuk wilayah Jakarta, pelaporan dapat dilakukan melalui SMS ke nomor 1717. Sejak Januari 2015, pengelolaan pengaduan SMS 1717 berada di Polda Metro Jaya.

Kemudian, pelaporan juga dapat dilakukan secara online, dengan membuka fitur pengaduan online di situs-situs kepolisian terkait. Semakin berkembangnya era teknologi dan informasi, kepolisian memiliki media social, seperti facebook, Twitter, dan Instagram, yang dapat pula menerima laporan tindak kejahatan. Dengan semua cara tersebut, pelaporan dan pengaduan tindak pidana dapat lebih mudah dilakukan oleh masyarakat.

(Majalah Dandapala Edisi 3 tahun 2018, Ditjen Badilum, Mahkamah Agung)

integriti

Berikan Komentar Anda

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat